Konflik Pertambangan Perlu Penyelesaian Satu Atap


JAKARTA – Masalah di area pertambangan yang terjadi hingga kini disimpulkan karena masih kurangnya fungsi kontrol dari pemerintah dan adanya kesalahan paradigma dari perusahaan. Lalu mungkinkah kebijakan satu atap bisa menyelesaikan problem ini? Kalau dihitung-hitung, mungkin sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus masalah timbul di dunia pertambangan. Mulai dari kemiskinan yang tak kunjung usai di area sekitar pertambangan, hingga rusaknya lingkungan.

Kalau dirunut-runut, masalah pertambangan ini juga seperti tak pernah beranjak menuju perbaikan. Buku Tambang dan Kemiskinan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003 yang dikeluarkan LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) baru-baru ini bahkan mengungkapkan persoalan penyelesaian pertambangan di negeri ini seperti berjalan di tempat saja. Para pemodal tetap didahulukan, sementara amanat UUD 45 melalui Pasal 33 Ayat 1, untuk mendahulukan rakyat sebagai objek utama kekayaan negara cenderung dikesampingkan.

Seharusnya beberapa kasus terakhir bencana pertambangan kalau dilihat dari kacamata fungsi manajemen bisa saja dihindari, seperti kasus lumpur panas di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Kesalahan pengambilan keputusan untuk tetap mengebor, sementara fasilitas kurang memadai, seharusnya bisa dihindari bila fungsi kontrol dari pemerintah terbukti ada.

Namun pada kenyataannya, BP Migas yang selama ini dijadikan induk segala pekerjaan pertambangan minyak dan gas di Indonesia malah tidak memiliki prasarana untuk fungsi kontrol ini. “Setahu saya BP Migas tak memiliki sarana untuk perbaikan, apalagi mengontrol segala kemungkinan bencana yang terjadi di pertambangan,” jelas Siti Maemunah, selaku Koordinator Jatam, di Jakarta, Senin (7/8).

Lalu sebenarnya kepada siapa fungsi manajemen yang satu ini harus dilimpahkan. Pemerintah melalui Departemen ESDM, pada kasus terakhir di Porong juga memperlihatkan fenomena lepas tangan untuk menanganinya, padahal kalau saja fungsi kontrol masalah pertambangan ini dapat dijalankan secara konsisten. Bukan tak mungkin semburan lumpur bisa dihindari.

Salah Paradigma
Kalau mau diselusuri lebih ke hulu persoalan, sebenarnya masalah ini berpangkal pada kesalahan daya pikir atau paradigma para pemangku kepentingan di bidang ini. Pemerintah melalui kaki tangannya cenderung hanya berpikir keuntungan dengan penanaman modal dan pembagian royalti. Sementara itu, kebutuhan yang paling krusial dari masalah ini, seperti faktor keamanan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya cenderung minim. Hal ini juga yang coba diungkapkan para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam konferensi pers mengenai simposium nasional “Mencari Model Pengelolaan Konflik di Kawasan Pertambangan” yang mereka selenggarakan, Kamis (10/8) ini. Kajian mereka dalam konflik pertambangan menyimpulkan, kalau seharusnya perusahaan perlu melakukan perubahan paradigma, dari yang hanya berpegang kepada kontrak, menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat setempat. “Para stake holder dalam bidang ini, yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki kompromi, ujar Dr Ir Iskandar Zulkarnain, sebagai peneliti utama tim tambang LIPI, di kesempatan berbeda.

Satu Atap
Menurut penelitian LIPI sendiri yang telah melakukan penelitian di tiga tempat pertambangan berbeda, yaitu di Pongkor dan Cikotok, Kalimantan Selatan, dan Bangka-Belitung, menyimpulkan kalau masalah pertambangan yang ada saat ini terbagi dalam dua tataran masalah. Pada tataran makro, menurut mereka, masalah utama terjadi karena adanya benturan kepentingan antarsektor. “Hal ini menjadi semakin rumit, apabila antarsektor tersebut berbenturan,” papar Tri Nuke Pujiastuti, MA, sebagai peneliti politik LIPI menjelaskan masalah ini.

Seperti misalnya ketika sektor lingkungan hidup dalam misinya untuk melakukan perlindungan lingkungan, tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga pengaturan sampai kepada hal-hal yang bersifat teknis.
Semua itu terjadi karena belum adanya kebijakan nasional yang jelas mengenai masalah ini. “Jadi perlu good will dari pemerintah untuk mampu menciptakan kebijakan satu atap untuk pengelolaan sumber daya alam,” kata Nuke menjelaskan

Oleh : Sulung Prasetyo
Sumber : Sinar Harapan (14 Januari 2008)

%d blogger menyukai ini: